Membela Radikalisasi Perlawanan Rakyat Pekerja Sekarang

 

Masih segar dalam ingatan kita pada bulan Desember 2011, ratusan warga di Mesuji, Sumatera Selatan, melakukan penyerangan terhadap perusahaan Kelapa Sawit yang merupakan ekspresi dari ketidakpuasan warga terhadap operasionalisasi perusahaan tersebut yang hanya menguntungkan segelintir orang disana.  Di Bima, NTB, ratusan warga memblokade Pelabuhan Sape sebagai bentuk protes terhadap konsesi pertambangan yang diberikan Bupati terhadap perusahaan tambang tertentu. Pada bulan awal tahun ini, tepatnya pada 12 Januari 2012, Jakarta diguncang oleh demonstrasi besar gerakan rakyat. Dengan tuntutan “Pulihkan Hak-hak Rakyat Indonesia”, ribuan massa dari sektor gerakan rakyat seperti kalangan tani, buruh, mahasiswa, bahkan perangkat aparatur pedesaan melakukan demonstrasi di depan istana dan juga di depan gedung DPR. Dalam waktu rentang waktu yang tidak terlalu jauh, puluhan bahkan ratusan ribu massa buruh di Tangerang dan Bekasi melakukan pemblokiran jalan tol sebagai bentuk tuntutan mereka kepada Bupati setempat untuk segera menaikkan nominal angka Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang dirasa tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan buruh. Peristiwa-peristiwa yang dicuplik hanya sebagian dari banyak peristiwa perlawanan rakyat yang banyak terjadi diberbagai daerah di Indonesia.

[img]

Apa yang dapat disimpulkan sementara dari berbagai persitiwa yang terjadi dalam reantang waktu yang sangat berdekatan tesebut adalah rakyat pekerja Indonesia tengah bergerak berlawan. Rakyat pekerja indonesia semakin eksplisit untuk  mengartikulasikan tuntutan serta ketidaksetujuan mereka terhadap berbagai kebijakan negara, yang banyak dirumuskan pada tingkatan local, yang pada dasarnya tidak banyak menguntungkan kepentingan mereka. tuntutan serta ketidak setujuan mereka yang eksplisit ini membuat mereka harus menempuh langkah-langkah beresiko yang radikal yang sebelumnya tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya dalam rangka mendapatkan perhatian penuh dari system politik yang ada.

Artikel ini pada dasarnya adalah sebuah pembelaan penuh atas radikalisasi perlawanan rakyat yang tengah terjadi sekarang ini.[1] artikel ini berargumen bahwa radikalisasi perlawanan sekarang adalah krusial untuk menghindarkan masyarakat Indonesia dari ancaman krisis kapitalisme yang sekarang tengah menghantui dunia, sekaligus sebagai momen yang penting untuk mendorong politik anti kapitalisme-neoliberal di Indonesia. Apa yang harus dipahami adalah persitiwa-persitiwa ini tidak muncul dalam ruang vakum. Peristiwa-peristiwa ini muncul dalam relasi ekonomi politik yang kontradiktif dimana kelas-kelas sosial dalam masyarakat saling berjuang untuk mengontrol produksi dan distribusi dalam proses ekonomi yang ada. Struktur ekonomi politik yang kontradiktif ini dapat ditelusuri akarnya pada cara mengakumulasikan kekayaan di Indonesia yang kemudian berujung pada pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Membongkar Mitos Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Di Indonesia, seringkali penjelasan mengenai proses pertumbuhan ekonomi lebih mirip cerita mitos dewa-dewi Yunani dibandingkan sebagai penjelasan yang ilmiah tentang realitas sosial. Berangkat dari statistic empiric bahwa ekonomi Indonesia berjalan sangat baik, yang pada tahun 2011 berada diangka 6.5%, para pendukung rezim sekarang akan menyatakan bahwa pertumbuhan sekarang telah mampu untuk mensejahterakan banyak kehidupan masyarakat Indonesia. Penjelasan ini ini berangkat dari asumsi bahwa pertumbuhan yang tinggi tidak mungkin akan menciptakan ketidakpuasan sosial karena adanya efek kekayaan yang “mengucur kebawah” (trickles down effect). efek ini sendiri disebabkan oleh karena semakin membesarnya “kue pembangunan” yang kemudian secara simultan akan mengucur ke semua actor ekonomi. Pembesaran kue pembangunan ini, dalam pandangan mereka, adalah hasil dari kecerdikan aktor-aktor ekonomi Indonesia dalam kompetisi pasar global. Kemampuan para actor ekonomi Indonesia yang ada untuk mengambil kesempatan dalam ceruk pasar global melalui maksimalisasi pertukaran permintaan-penawaran adalah determinan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.[2] dengan kata lain, efek mengucur dari “kue pembangunan” yang besar ini merupakan insentif atas kelihaian para actor ekonomi Indonesia.

Mistifikasi ekonomi dalam argumentasi para pendukung rezim SBY-Boediono (baca: rezim kapitalisme-neoliberal) terhadap proses ekonomi yang berlangsung di Indonesia tidak terlepas dari kepercayaan mereka bahwa ekonomi selalu steril dari aspek politik dan juga aspek sosial. Pandangan ini tentu saja adalah pandangan yang salah karena pada kenyataanya ekonomi selalu berkeliat kelidan dengan politik. Produksi di bidang ekonomi hanya akan dimungkinkan ketika ada pengorganisiran pembagian kerja (division of labor) yang telah ditentukan sebelumnya dalam relasi kekuasaan yang ada. Dengan menyatakan bahwa ekonomi bekerja tanpa adanya  hubungan dengan relasi politik adalah sama anehnya dengan mengatakan bahwa gajah memiliki sayap untuk terbang di langit.

Lalu, bagaimana kita dapat memahami pertumbuhan ekonomi sekaligus memperhatikan adanya ketidakpuasan sosial yang membuat terjadinya radikalisasi perlawanan rakyat pekerja? Dalam memahami ekonomi Indonesia yang tengah bertumbuh sekaligus kontradiksi sosial yang diciptakan olehnya, menurut hemat penulis, dapat ditelusuri dengan pertanyaan mengenai bagaimana modus akumulasi keuntungan yang dilakukan oleh rezim kekuasaan sekarang. Maksud penulis mengenai modus akumulasi adalah mengenai pola produksi dan konsumsi yang direproduksi dalam periode proses ekonomi kapitalisme itu sendiri. argumentasi dengan melihat struktur ekonomi berdasar pada modus akumulasinya karena tujuan ekonomi dalam kapitalisme adalah motif untuk keuntungan dan maksimalisasi atas keuntungan. Modus akumulasi adalah upaya untuk mengidentifikasi bagaimana keuntungan diakumulasikan dalam pola produksi dan konsumsi dalam rentang periode ekonomi kapitalis tersebut.

Poin penting mengenai karakter akumulasi sekarang dapat ditelusuri pada tahun 1998. Kita harus mengakui bahwa pola produksi dan konsumsi di Indonesia pasca 1998 sangat dipengaruhi oleh integrasi Indonesia ke pasar global. Fase yang disebut dengan fase neoliberal  ini ditandai dengan transformasi yang pesat dalam struktur ekonomi nasional yang dikarakterisasi dengan restrukturisasi, deregulasi, dan liberalisasi melalui program penyesuaian struktural (SAP) oleh IMF. Oleh karena itu, rezim kapitalis di Indonesia sangat tergantung pada proses global. Dengan demikian, kebutuhan akumulasi dimaksimalkan demi daya saing global dan untuk mengoptimalkan pertumbuhan adalah keharusan dan tidak dapat dihindari. Itulah sebabnya, setelah reformasi 1998, banyak kebijakan negara selalu mempertimbangkan pasar global sebagai prioritas utama mereka.

Konsekuensi logis dari hal proses integrasi ini adalah perdagangan internasional menjadi memiliki peranan yang krusial dalam proses ekonomi. Data BPS yang dirilis pada tanggal 7 Januari 2012 menunjukan bahwa laju pertumbuhan menurut penggunaan ekonomi Indonesia pada Triwulan III tahun 2011 yang mencapai 6,5% yang secara signifikan dikontribusikan oleh adanya surplus perdagangan (dalam artian nilai ekspor indonesia melebihi nilai impor, red). Kontribusi surplus perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai angka 3,3% Disini dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional menjadi dasar bagi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tabel 1: Data Badan Pusat Statistik yang diluncurkan tahun 2012[3]

Walau secara tradisional Indonesia masih melakukan ekspor migas, namun besaran nilai ekspor migas relative kecil jika dibandingkan dengan nilai ekspor nonmigas. Menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, kontribusi ekspor industri nonmigas adalah 61% terhadap total ekspor 2011 mencapai angka USD 208 miliar.[4] Dalam Neraca Laporan Pembayaran Bank Indonesia Realisasi triwulan III 2011, setidaknya sampai dengan November 2011, terdapat tiga komoditas utama yang berkontribusi besar terhadap nilai ekpor adalah batubara sebesar 15.5%, minyak sawit 10.2% dan karet 9.1%. menariknya, tiga komoditas ini adalah komoditas yang berbasiskan pada industri ekstraksi yang tergantung pada sumber daya alam.

Tabel 2: Data Bank Indonesia[5]

Data-data resmi yang ditunjukan dapat menunjukan bahwa Integrasi ekonomi nasional terhadap pasar global berimplikasi pada rekonfigurasi relasi produksi serta konsumsi ekonomi Indonesia yang tersubordinasi oleh kebutuhan pasar global. Konsekuensinya, produksi Indonesia tidak secara otonom ditentukan oleh kebutuhan sosial rakyat Indonesia itu sendiri, namun lebih kepada pemenuhan kebutuhan pasar global. Data-data tersebut menunjukan bahwa ada penyesuaian sekaligus reorganisasi pembagian kerja secara global dimana Indonesia ditempatkan bukan lagi sebagai negara yang memproduksi komoditas yang mempunyai nilai tambah (baca: industri manufaktur), namun lebih sebagai negara penyuplai bahan mentah. Tidak heran jika kita menemukan pada rentang waktu 14 tahun terjadi deindustrialisasi pada beberapa jenis Industri sektor manufaktur, namun kita mengalami booming di sector industri komoditas ekstraksi seperti batu bara, kelapa sawit, karet, dll, yang pada dasarnya adalah komoditas-komoditas favorit di pasar global.[6]

Dalam hal inilah kita dapat melihat modus utama dari proses akumulasi kapitalisme yang terjadi di Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonominya melibatkan dua komponen utama dari kekayaan masyarakat Indonesia yakni sumber daya alam dan sumber daya manusia. Modus akumulasi pertama dilakukan melalui industri ekstraksi yang sumber kuntungannya berasal dari sumber daya alam. Dalam modus akumulasi ini, keberadaan lahan luas dan banyak adalah prasyarat utamanya. Akan tetapi semenjak akumulasi tidak selalu sesuai dengan kebutuhan sosial manusia, seringkali cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan lahan ini adalah dengan melakukan apa yang disebut David Harvey dengan, “akumulasi melalui perampasan”.[7] Proses akumulasi ini ditandai dengan pengusiran banyak manusia dari tanah atau lahan tempat mereka berdiam sebelumnya atas nama teritorialisasi relasi produksi kapitalisme. Tidak heran jika selama proses pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kita akan menemukan banyak menemukan konflik yang terkait dengan masalah jenis akumulasi seperti ini. Dari kasus Alas Tlogo sampai dengan kasus Mesuji dan insiden Pelabuhan Sape, Bima adalah kasus-kasus yang memiliki basis material dari bentuk modus akumulasi yang pertama ini.

Modus akumulasi yang kedua yang melibatkan apropriasi serta eksploitasi besar-besaran sumber daya manusia produktif Indonesia masih terhubung secara relasional dengan bentuk modus akumulasi yang pertama.  Perampasan tanah yang dilakukan atas nama akumulasi menyebabkan terjadinya pengusiran kekuatan produktif dalam ruang produksi tersebut. Dalam hal ini mereka yang selama berproduksi secara subsisten ketika memiliki tanah tersebut harus terusir dari tanah mereka dan mengalami proses proletarisasi atau menjadi bagian dari pekerja-bebas (free labour). Akan tetapi tidak serta merta proletarisasi ini akan membuat mereka yang diusir dari tanah mereka akan menjadi bagian dari kelas pekerja. Kegagalan mereka yang diusir untuk masuk kedalam relasi produksi kapitalisme membuat mereka akan menjadi pengagguran. Dalam pengalaman kita sekarang ini dapat kita rasakan pada bagaimana masifnya fenomena pengagguran diseluruh pelosok-pelosok kota di Indonesia.[8] Secara ekonomi, Tingginya angka pengangguran akan berimplikasi pada tekanan atas tingkat upah karena dalam pasar tenaga kerja penawaran (supply) atas pekerja yang tersedia sangat banyak berbanding terbalik dengan permintaan (demand) pekerja oleh industri.[9] Mekanisme spontan yang biasanya dilakukan oleh para pengaggur untuk dapat bertahan hidup adalah dengan membuka inisiatif ekonomi baru yang sifatnya informal. Namun upaya paling sistematis untuk mengatasi pengangguran sekaligus tetap memastikan bahwa proses akumulasi melalui apropirasi serta eksploitasi sumber daya manusia tetap dimungkinkan adalah dengan menciptakan rezim pasar tenaga kerja fleksibel. Mekanisme ini tetap memastikan bahwa penganggur-penganggur yang ada memiliki akses ke dalam relasi ketenagakerjaan, namun sekaligus mereka tidak akan dapat mempengaruhi tingkat upah yang ada karena jika ada tuntutan untuk kenaikan upah, para kapitalis dapat secara mudah mengganti mereka dengan penganggur yang lain.

Dengan penjelasan ini kita dapat melihat bagaimana politik upah murah dimungkinkan dalam rezim kapitalisme-neoliberal sekarang. Tidak mengejutkan jika kemudian dimungkinkan biaya pekerja Indonesia dapat ditekan serendah mungkin untuk mendapatkan keuntungan maksimum untuk industri. Seperti yang disajikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia dalam pamflet promosi investasinya yang berjudul Invest in Remarkable Indonesia,[10] upah pekerja Indonesia adalah yang terendah antara lain. Upah per jam di Indonesia adalah sekitar USD 0,6, dibandingkan dengan negara lain seperti India (USD 1,03), Filipina (USD 1,04), Thailand (USD 1,63), China (USD 2,11), dan Malaysia (USD 2,88).

Masalah lain yang muncul dari politik upah murah adalah terjadinya stagnasi tingkat upah riil jika dibandingkan dengan tingkat upah nominal. Upah nominal yang diterima pekerja bisa saja selalu naik, tapi nilai riil dari upah tersebut tidak naik karena harga-harga barang. Data IHK dan Rata-rata Upah per Bulan Buruh Industri di Bawah Mandor (Supervisor) Indonesia dari tahun 2007 sampai dengan 2011 menunjukan bahwa tingkat upah riil dibandingkan dengan tingkat upah nominal adalah stagnan bahkan cenderung turun.

Bulan Tahun Indeks Harga Konsumen Upah Nominal (000) Upah Riil
2007  100.0 1 019.0 1 019.0
Maret 2008  105.3 1 093.4 1 038.0
Juni  110.1 1 091.0  991.1
September  113.3 1 098.1  969.6
Desember  113.9 1 103.4  969.1
Maret 2009  114.3 1 134.7  993.0
Juni  114.1 1 148.6 1 006.7
September  116.5 1 160.1  996.1
Desember  117.0 1 172.8 1 002.1
Maret 2010  118.2 1 182.4 1 000.4
Juni  119.9 1 222.2 1 019.7
September  123.2 1 386.4 1 125.2
Desember  125.2 1 386.7 1 107.6
Maret*) 2011  126.1 1 353.5 1 073.8
Juni **)  126.5 1 284.7 1 015.6
September**)  128.9 1 246.3  966.9

*angka sementara

**angka sangat sementara

Tabel 3: Data resmi Badan Pusat Statistik

Argument ini dapat dilihat dari paparan Mohamad Zaki Husein dalam artikel singkatnya yang berjudul, Catatan-Catatan Meneganai Upah Nominal dan Upah Riil,[11] Zaki menulis“..upah nominal per bulan buruh sektor industri di bawah mandor (supervisor) menurut Survei Upah Buruh (SUB) BPS, naik dari Rp1.148.600 di bulan Juni 2009 menjadi Rp1.160.100 di bulan September 2009. Secara nominal, ada kenaikan Rp11.500 atau 1% dari upah yang lama. Namun, saat itu, harga barang konsumsi menurut Indeks Harga Konsumen (IHK) BPS, naik juga sebesar 2,4%. Artinya, barang-barang yang tadinya bisa dibeli dengan Rp1.148.600, tidak bisa dibeli lagi oleh buruh. Pasalnya, sekalipun upah nominal buruh naik menjadi Rp1.160.100, tetapi harga-harga barang yang tadinya bisa dibeli dengan upah Juni 2009 juga naik menjadi Rp1.176.166,4…”. Ia menambahkan, “…kita bisa lihat bahwa upah riil buruh mengalami penurunan dari Rp1.019.000 di tahun 2007 menjadi Rp969.100 di bulan Desember 2008. Upah riil itu kemudian cenderung stagnan dan baru berhasil mencapai angka yang mirip dengan tahun 2007 pada bulan Juni 2010, yaitu sebesar Rp1.019.700. Ia kemudian naik lagi di bulan September 2010 menjadi Rp1.125.200, tapi kemudian turun terus sampai menjadi Rp966.900 di bulan September 2011. Cukup kentara perbedaannya dengan upah nominal yang cenderung naik, meski juga mengalami penurunan sejak Maret 2011.

Masalah utama dari paparan data ini adalah bagaimana konsumsi dapat dimungkinkan jika upah riil tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para pekerja? Data statistic resmi BPS justru menunjukan bahwa konsumsi rumah tangga berkontribusi sangat besar dalam struktur PDB atas dasar harga yang berlaku menurut penggunaan. Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB pada kuartal III tahun 2011 mencapai 54.2%

Tabel 4: Data resmi Badan Pusat Statistik tahun 2012

Tekanan atas tingkat upah pekerja menghasilkan kurangnya permintaan efektif di antara para pekerja di Indonesia. Cara yang paling mungkin untuk dapat bertahan sekaligus tetap memastikan bahwa roda ekonomi secara keseluruhan masih dapat bekerja melalui konsumsi rumah tangga adalah para pekerja harus mengambil hutang untuk memenuhi kebutuhan keseharian mereka. Sebuah survei termutakhir yang dilakukan oleh tim peneliti INKRISPENA (Institut Studi Krisis dan Strategi Pembangunan Alternatif) pada tahun 2010 telah menunjukkan bahwa pola konsumsi pekerja perempuan ditandai dengan sejumlah besar utang. Tiap bulan, pekerja perempuan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangganya harus memiliki hutang beban akumulatif sampai Rp.5.056.693.[12] menariknya, jika dikaitkan dengan tingkat kucuran kredit perbankan pada tahun 2011 yang dirilis resmi oleh BI, Pertumbuhan kredit perbankan hingga Oktober 2011 tembus 25,7% di mana salah satu faktor pendorongnya adalah kredit konsumsi yang tumbuh cukup besar hingga 23,8%. Pertumbuhan kredit hingga akhir Oktober 2011 mencapai 25,7% (yoy, year on year) dengan kredit investasi sebesar 31,1% (yoy), kredit modal kerja sebesar 24,7% (yoy), dan kredit konsumsi sebesar 23,8% (yoy).[13]

Apa yang dapat disimpulkan pembongkaran mitos pertumbuhan ekonomi disini adalah modus akumulasi keuntungan dalam fase kapitalisme sekarang dilakukan melalui eksploitasi massif atas dua sumber utama nilai kesejahteraan, yakni sumber daya alam serta sumber daya manusia indonesia. Kapitalisme yang berlaku sekarang memang menciptakan pertumbuhan, tapi pertumbuhan ini dilakukan melalui penghisapan nilai yang terkandung dari alam dan juga pekerja. Dengan kata lain, radikalisasi perlawanan rakyat pekerja sekarang adalah sahih dalam rangka merebut kembali nilai yang selama ini dicuri oleh kelas kapitalis indonesia dalam bentuk keuntungan yang mereka dapatkan dan nikmati.

Perjuangan Kelas di Masa (Ancaman) Krisis Kapitalisme

Radikalisasi perlawanan rakyat pekerja yang terjadi sekarang ini adalah konsekuensi logis dari struktur ekonomi politik dimana rakyat pekerja dihisap serta dieksploitasi atas nama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perlawanan ini tentu saja memiliki dimensi kelas yang sangat kuat karena rakyat pekerja yang berlawan mulai mempertanyakan relasi ekonomi politik yang timpang ini dimana pertumbuhan ekonomi yang terjadi hanya memberikan keuntungan bagi segelintir kelas kapitalis di Indonesia. Apa yang menarik untuk diperhatikan adalah radikalisasi perlawanan rakyat pekerja direspon balik oleh para kapitalis di negeri ini dimana para kapitalis secara terang-terangan menolak tuntutan rakyat pekerja ini sembari secara sistematis melakukan serangan balik terhadap rakyat pekerja. Disini kemudian dapat dilihat perjuangan kelas tengah berlangsung dalam penampakannya yang paling konkrit.

Terjadinya respon reaksioner oleh  kelas kapitalis terkait tuntutan rakyat pekerja sebenarnya sangat terkait dengan konteks krisis kapitalisme yang terjadi sekarang. Ancaman krisis kapitalisme semakin nyata untuk terjadi di Indonesia semenjak sampai dengan artikel ini ditulis, belum tampak tanda-tanda yang meyakinkan bahwa krisis kapitalisme yang terjadi di AS dan Zona Eropa akan dapat ditanggulangi dalam waktu dekat. Implikasinya bagi Indonesia, tepatnya kelas kapitalis Indonesia, adalah komoditas hasil produksi mereka terancam tidak terserap di pasar-pasar utama yang ada di AS dan Zona Eropa. Kecenderungan ini dapat dilihat dari pernyataan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Republik Indonesia yang memperkirakan bahwa nilai ekspor industri pengolahan nonmigas akan mencapai USD125 miliar pada tahun ini yang berarti jumlah itu mengalami penurunan 0,8% dibandingkan tahun lalu yang mencapai USD126,5 miliar.[14] Dapat dilihat bahwa krisis akan mengancam keuntungan yang selama ini mereka nikmati.

Bagi kelas kapitalis, kondisi ini tentu saja adalah suatu ancaman bagi mereka. ada dua bentuk antisipasi yang akan dilakukan oleh kelas kapitalis domestic yang tergantung dengan pasar global yang pertama adalah melakukan diversifikasi pasar dan melakukan penguatan pasar domestic dalam menyerap hasil produksi mereka. Upaya untuk melakukan diversifikasi pasar dapat dikatakan upaya yang sulit karena dalam kondisi krisis yang terjadi di negara-negara Maju (baca: AS dan Zona Eropa), tiap negara di dunia juga berlomba-lomba untuk melakukan diversifikasi. Tidak heran jika disini terjadi kompetisi antara upaya Indonesia dengan negara-negara lain yang kemudian memaksa komoditas Indonesia untuk memiliki harga yang kompetitif. Bagi para kapitalis, pilihan untuk tetap memastikan produk mereka lebih kompetitif dibanding negara lain adalah dengan melakukan efisiensi dalam proses produksi mereka.

Sofian Wanandi beserta APINDO-nya (Asosiasi Pengusaha Indonesia) adalah representasi dari kelas kapitalis nasional yang selama ini diuntungkan oleh perdagangan global. Krisis sekarang memaksa Sofian dan kawan-kawan untuk memastikan bahwa sembari komoditas mereka murah dibanding negara lain mereka harus tetap dapat mempertahankan tingkat keuntungan yang selama ini mereka nikmati. Cara yang paling mudah untuk memastikan proses ini dapat dilakukan adalah dengan mempertahankan rezim upah murah seperti yang selama ini terjadi, bahkan mendorong agar upah riil turun. Cara ini secara vulgar dapat dilihat pada bagaimana intervensi APINDO terhadap proses penetapan upah di tingkat kabupaten. APINDO melayangkan PTUN terhadap penentapan tingkat upah UMK yang sudah disepakati di tingkat kabupaten, yakni kabupaten Bekasi dan Tangerang. Manuver APINDO tentu saja adalah bentuk penolakan mereka terhadap proses demokratis yang telah terjadi ditingkatan politik local. dalam kasus APINDO Bekasi yang melakukan PTUN terhadap penetapan upah 2012 pihak APINDO telah melanggar kesepakatan awal perundingan sebab di dalam menghasilkan peraturan tersebut Gubernur menerima masukan dari Dewan Pengupahan kabupaten Bekasi yang dalam proses dan mekanismenya unsur Apindo juga terlibat aktif sejak 2011.[15]

Akan tetapi bukan berarti tuntutan dari kelas kapitalis APINDO adalah satu-satunya tuntutan kelas kapitalis Indonesia di masa ancaman krisis sekarang ini. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, antisipasi lain yang akan dilakukan untuk lepas dari ancaman krisis adalah dengan melakukan penguatan pasar domestic. Salah satu prakondisi yang harus dipenuhi dari bentuk antisipasi seperti ini adalah peningkatan daya beli masyarakat. proses ini hanya akan dimungkinkan jika upah riil di masyarakat ditingkatkan. Aspirasi kelas seperti ini muncul dari faksi kelas kapitalis indonesia yang selama ini diuntungkan dengan adanya ceruk pasar yang konsumtif di nasional. Tidak heran jika dalam beberapa hari belakangan ini, pemerintah mengeluarkan pesan ke masyarakat untuk menaikan tingkat upah rata-rata pekerja Indonesia. [16] Penyebaran pesan seperti ini dapat dilihat memiliki dapat berarti adalah dua scenario terkait dengan strategi penguatan pasar domestik. Skenario yang pertama adalah pemerintah tengah berupaya untuk mendapatkan simpati dari pekerja yang selama ini harus mendapatkan upah yang rendah. Skenario yang kedua yang lebih bernuansa kepentingan kelas kapitalis adalah, mulai ada aspirasi dari salah satu faksi dalam kelas kapitalis Indonesia yang diterima oleh rezim berkuasa yang melihat pentingnya peningkatan upah ini sebagai langkah untuk penguatan daya beli masyarakat di tingkatan domestic.

Penafsiran atas kedua scenario dari penyebaran pesan ini mempunyai konsekuensi yang berbeda-beda. Jika skenarion pertama adalah substansi dari pesan pemerintah, maka pemerintah sekarang tengah melakukan upaya untuk meredam kemarahan rakyat pekerja, yang dalam hal ini adalah kelas buruh, dalam rangka mempertahankan tingkat kepercayaan investor terhadap investasi di Indonesia sekaligus untuk secepatnya mengembalikan stabilitas politik untuk mempertahankan iklim investasi. suatu upaya yang sangat karikatif menurut hemat penulis karena tidak akan menyelesaikan masalah utamanya. Akan tetapi jika skenario kedua adalah jika substansi dari pesan pemerintah adalah realisasi tuntutan yang berarti peningkatan upah, maka aka nada perubahan dari modus akumulasi kapitalisme di Indonesia. rezim politik akan memberikan beberapa konsesi ke rakyat pekerja sembari akan melakukan pendisiplinan terhadap rakyat pekerja sebagai pertukaran politiknya sebagai upaya untuk mengembalikan stabilitas politik. Biasanya, pendisiplinan terhadap rakyat pekerja selalu melibatkan apparatus-aparatus kekerasan negara selama prose pendisiplinan. Penulis berpendapat, persiapan untuk pendisiplinan ini dapat dilihat tendensinya ketika Pangdam Jaya bersedia untuk, “mewakafkan nyawanya” ketika hendak melakukan pengamanan demonstrasi penutupan tol oleh buruh-buruh di kawasan Jadebotabek.[17] Tendensi ini bahkan dapat ditarik lebih jauh ketika pemerintah merencanakan untuk membeli 100 Tank 2A6 Leopard yang mampu untuk beroperasi disegala medan.[18] Terdapat kemungkinan jika tank-tank Leopard ini akan digunakan untuk memukul setiap perlawanan tanah rakyat pekerja terhadap proses perampasan tanah yang terjadi di daerah-daerah. semua dalam rangka melakukan pendisiplinan rakyat pekerja itu sendiri.

Walau begitu, apapun antisipasi kelas kapitalis untuk keluar dari ancaman krisis tidak akan menjamin bahwa Indonesia akan sukses untuk lepas dari ancaman ini. masalah utamanya dari berbagai antisipasi yang dilakukan adalah logika utama dari antisipasi ini masih didasarkan pada maksimalisasi keuntungan. Jika memang ada pelajaran penting yang dapat diambil dari krisis yang mendera AS dan Zona Eropa adalah motif keuntungan menjadi basis material bagi terjadinya krisis kapitalisme. pengerukan keuntungan tanpa memperhatikan aspek sosial dalam system ekonomi yang berlaku akan menciptakan fondasi ekonomi yang cenderung rapuh. Kerapuhan ini secara jangka panjang akan mengerogoti tingkat keuntungan ekonomi itu sendiri yang kemudian akan menciptakan krisis kelebihan produksi. Dalam hal ini, solusi paling nyata untuk keluar dari krisis adalah dengan mematahkan logika kelas kapitalis yakni dengan melawan setiap upaya maksimalisasi keuntungan yang dilakukan dengan eksploitasi sekaligus mendorong upaya untuk melakukan redistribusi kesejahteraan untuk mencegah terjadinya krisis kelebihan produksi. Suatu hal yang sebenarnya tengah dilakukan oleh rakyat pekerja Indonesia sekarang melalui radikalisasi perlawanan mereka terhadap system kapitalisme yang berlaku sekarang.

Penutup: Mengembalikan Politik Kelas di Indonesia

Jika memang ada hal yang harus didorong lebih jauh dari radikalisasi perlawanan rakyat pekerja sekarang, menurut hemat penulis, adalah dengan menjadikan perlawanan ini menjadi perlawanan politis yang sistematis. Kepentingan kelas kapitalis di Indonesia hanya akan mampu untuk direalisasikan ketika negara dikuasasi oleh kelas kapitalis itu sendiri. dalam hal ini, perlawanan rakyat pekerja harus mulai mensasarkan tujuan strategisnya ke politik negara. kekuasaan politik yang dikuasai oleh rakyat pekerja lebih memungkinkan untuk memaksakan serta merealisasikan tuntutan ekonomi politik yang berdasar pada redistribusi ekonomi. Suatu hal yang sangat krusial untuk mencegah terjadinya krisis di Indonesia.

Yang penting untuk dicatat dari karakter perlawanan rakyat sekarang adalah relasi ekonomi politik sekarang memungkinkan untuk terjadinya pertemuan serta penyatuan kekuatan rakyat pekerja dari berbagai sector ekonomi yang ada. Dari buruh, petani, penganggur, miskin kota, dan seluruh rakyat pekerja yang dieksploitasi dalam system ekonomi yang ada. Hal ini tentu saja adalah suatu tantangan sekaligus peluang yang sangt baik untuk mengembalikan politik kelas di Indonesia, bentuk politik yang sempat ada dalam pengalaman kesejarahan kita sebagai bangsa namun dihancurkan secara bengis oleh kekuatan kapitalis nasional di masa lampau. Yang diperlukan sekarang untuk ditanyakan sekaligus dijawab adalah bagaimana bentuk pengorganisiran politik yang harus didorong dengan basis material yang tersedia seperti sekarang ini. keberhasilan dari menjawab pertanyaan krusial ini akan sangat menentukan bentuk politik kelas seperti apa yang akan muncul. Dalam hal ini, penulis tidak memiliki preskripsi atau resep generic tertentu. Untuk itu, pertanyaan ini hanya dapat dijawab dengan praktik serta aktifitas perlawanan bersama dalam rakyat pekerja itu sendiri.

Daftar Pustaka

Buku

Harvey, David. The New Imperialism. New York: Oxford University Press, 2011.

Zizek, Slavoj. The Puppet and The Dwarf: The Perverse Core of Christianity. Massachussets: The MIT Press, 2003.

Jurnal

Kalecki, Michael. “Political Aspect of Full Employment”, dalam Political Quarterly Vol 14 (4), 1943, hal. 322-30

Laporan Riset

Fajri, Ayudya; Irwansyah; Ridha, Muhammad; Rahayu, Ruth Indiah; Pratama, Tommy Ardian dan Purwaka, Y. Wasi Gede. Pola Konsumsi dan Pendapatan Buruh Perempuan: Sebuah Kajian atas Dampak Perlindungan Sosial, INKRISPENA bekerja sama dengan Institut for Global Justice (IGJ), 2011.

Ridha, Muhammad dan Daeng, Salamuddin. Dampak ACFTA dan Kebohongan Safeguard. Jakarta: IGJ, 2010. tidak dipublikasikan.

Laporan Statistik Resmi

Laporan Neraca Pembayaran Indonesia tahun 2011m.bi.go.id/NR/rdonlyres/B81E97C8…/Laporan_NPI_tw311.pdf 

Laporan Pendapatan Domestik Bruto Indonesia 2011 sampai tanggal 7 Januari 2012 http://www.bps.go.id/getfile.php?news=888

Data Strategis Badan Pusat Statistik 2011. Dapat diunduh dari laman http://www.bps.go.id/aboutus.php?65tahun=1

Artikel

Mohamad Zaki Husein, Upah Nominal vs Upah Riil Industri, dikutip dari laman http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/02/05/upah-nominal-vs-upah-riil-buruh-industri/

Link Berita dari Internet

“Wapres Boediono: Teori Trickle Down Effect Tidak Lagi Relevan”, dikutip dari laman http://www.bisnis.com/articles/wapres-boediono-teori-trickle-down-effect-tak-lagi-relevan

“Ekspor Enam Komoditi Industri USD 77.9 M”, dikutip dari laman http://www.sindonews.com/read/2012/01/03/452/551177/ekspor-enam-komoditi-industri-usd77-9-m

“Kredit Konsumsi Bank Makin Moncer”, dikutip dari laman http://beritadaerah.com/berita/national/51012

“2012 Ekspor Nonmigas turun”, dikutip dari laman http://www.sindonews.com/read/2012/01/04/452/551793/2012-ekspor-industri-nonmigas-turun

“APINDO Bekasi Langgar Kesepakatan”, dikutip dari laman http://www.pedomannews.com/nasional/berita-nasional/politik-a-hukum/10191-apindo-bekasi-langgar-kesepakatan

”Pemerintah: Upah Buruh Terlalu Rendah” dikutip dari laman http://bisnis.vivanews.com/news/read/285531-pemerintah–upah-buruh-terlalu-rendah

“Komisi I DPR: Pangdam Akan Wakafkan Nyawa Bila Buruh Masuk Tol itu Lebay!” dikutip dari laman http://www.detiknews.com/read/2012/02/01/153934/1831605/10/komisi-i-dpr-pangdam-akan-wakafkan-nyawa-bila-buruh-masuk-tol-itu-lebay

“Jangan Skeptis Soal Leopard”, dikutip dari laman http://www.antaranews.com/berita/295720/jangan-skeptis-soal-leopard?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Info Lainnya

Pamflet BKPM dapat diunduh dari laman http://embassyofindonesia.it/wp-content/uploads/2010/07/Invest-in-Remarkable-Indonesia.pdf


[1] Hal ini merupakan tanggapan terhadap kemunafikan kalangan kelas menengah dalam melihat radikalisasi perlawanan rakyat pekerja sekarang. Biasanya kelas menengah ini memahami bahwa rakyat yang sekarang berlawan secara mayoritas adalah warga kecil dan miskin yang hidupnya sulit. Mereka memahami bahwa tindakan rakyat yang berlawan pada akhirnya adalah upaya untuk mengembalikan perhatian negara agar memperhatikan nasib mereka. Akan tetapi pemahaman mereka tidak dibarengi dengan penerimaan atas bentuk perlawanan yang harus ditempuh. Bahkan dibeberapa kesempatan pihak-pihak ini mengutuk tindakan radikal dari perlawanan rakyat pekerja karena tindakan-tindakan ini dianggap mengganggu rutinitas keseharian mereka. pandangan kelas menengah seperti ini tentu saja tidak dapat diterima, karenasecara keseluruhan pandangan ini tidak cukup adil untuk menilai apa yang sebenarnya tengah terjadi dibalik radikalisasi perlawanan rakyat pekerja sekarang ini. perilaku kelas menengah ini ibarat meminum kopi tanpa kafein. Mereka meminum kopi tanpa ingin mengkonsumsi substansi terdalam (baca: radikal) dari kopi itu sendiri yaitu kafein. untuk logika minum kopi tanpa substansi kopi  atau fenomena decaffeinated coffee lihat Slavoj Zizek, The Puppet and The Dwarf: The Perverse Core of Christianity (Massachussets: The MIT Press, 2003) hal. 96.

[2] Bagi beberapa pihak, argumentasi ini dapat diperdebatkan. Karena secara retorik justru rezim yang berkuasa sekarang menolak untuk mengamini bahwa mereka menggunakan pendekatan efek kekayaan yang mengucur kebawah. akan tetapi penulis disini akan berargumen bahwa yang terpenting dalam melihat suatu pendekatan bukan terletak pada apa yagn secara retoris dikemukakan di muka public. Namun yang terpenting adalah apa yang secara sadar maupun tak sadar dilakukan. Pilihan kebijakan ekonomi rezim yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dalam rangka perbesaran “kue ekonomi” menunjukan bahwa rezim sekarang tidak meninggalkan sama sekali prinsip dari pendekatan efek kekayaan yang mengucur kebawah. adapun yang dilakukan rezim adalah semacam modifikasi pendekatan ini dalam konteks konjungtural yang tengah mereka hadapi sekarang. Untuk retorika penolakan rezim terhadap pendekatan efek kekayaan yang mengucur kebawah lihat berita, “Wapres Boediono: Teori Trickle Down Effect Tidak Lagi Relevan”, dikutip dari laman http://www.bisnis.com/articles/wapres-boediono-teori-trickle-down-effect-tak-lagi-relevan

[3] Dapat diunduh dari laman www.bps.go.id/getfile.php?news=888

[4] “Ekspor Enam Komoditi Industri USD 77.9 M”, dikutip dari laman http://www.sindonews.com/read/2012/01/03/452/551177/ekspor-enam-komoditi-industri-usd77-9-m

[5] Dapat diunduh dari laman m.bi.go.id/NR/rdonlyres/B81E97C8…/Laporan_NPI_tw311.pdf  

[6] Mengenai tesis rekonfigurasi ekonomi nasional terhadap pasar global, dapat dilihat dari riset Ridha dan Daeng mengenai kebohongan mekanisme safeguard untuk melindungi industri selama proses perdagangan bebas. Argumentasi dari rekonfigurasi ekonomi nasional adalah terkait dengan keuntungan komparatif tiap negara yang terlibat dalam relasi perdagangan untuk menuntukan komoditas apa yang harus diprioritaskan untuk dijual di pasar. Konsekuensi dari hal ini adalah, negara yang industrinya tidak kompetitif harus melakukan deindustrialisasi. Dalam riset ini, industri yang dipaksa untuk mengalami deindustrialisasi adalah industri turunan baja besi yaitu industri paku-kawat. Lih. Muhammad Ridha dan Salamuddin Daeng,, Dampak ACFTA dan Kebohongan Safeguard (Jakarta: IGJ, 2010) tidak dipublikasikan.

[7] David Harvey, The New Imperialism (New York: Oxford University Press, 2011)

[8] Bagi beberapa kalangan argumentasi ini akan sangat problematic karena jika dikaitkan dengan rilis data resmi BPS tentang pengangguran, Indonesia telah mampu untuk menurunkan angka pengangguran serta meningkatkan angka yang bekerja. Akan tetapi penulis berpendapat bahwa kerja yang dimaksud adalah dalam yang seharusnya dimaktub dalam pendataan adalah kerja yang layak. Argumentasi penulis mengenai hal ini adalah jika bekerja berarti adalah bekerja yang layak dan bermartabat, maka status pekerjaan haruslah memiliki kepastian kesejahteraan serta masa depan bagi pekerja itu sendiri. dalam hal ini maka penulis secara sengaja hanya akan mengakui bahwa mereka yang bekerja adalah mereka yang secara sistemik terserap dalam status pekerja formal. Jika argumentasi ini menjadi posisi metodologis dalam melihat statistic angkatan kerja yang bekerja, maka dari seluruh angkatan kerja yang ada, hanya 31.01% yang dapat dikategorikan bekerja atau hanya sekitar 34.5 juta orang.  Hal ini sendiri bagi penulis tidak mencukupui, karena dalam pekerja formal sekarang, status pekerjaan sebagai karyawan tetap atau tidak juga menjadi bagian dari kerja layak itu sendiri. namun demi koherensi argumentasi, penulis akan mengabaikan argumentasi tersebut. Untuk data Angkatan kerja dan pengangguran lihat Data Strategis Badan Pusat Statistik 2011. Dapat diunduh dari laman http://www.bps.go.id/aboutus.php?65tahun=1

[9] Mengenai pengaruh tingkat pengagguran terhadap tingkat upah pekerja, lihat karya Michael Kalecki, “Political Aspect of Full Employment”, dalam Political Quarterly Vol 14 (4), 1943, hal. 322-30

[11] Mohamad Zaki Husein, Upah Nominal vs Upah Riil Industri, dikutip dari laman http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/02/05/upah-nominal-vs-upah-riil-buruh-industri/

[12] Ayudya Fajri, Irwansyah, Muhammad Ridha, Ruth Indiah Rahayu, Tommy Ardian Pratama dan Y. Wasi Gede Purwaka, Pola Konsumsi dan Pendapatan Buruh Perempuan: Sebuah Kajian atas Dampak Perlindungan Sosial, INKRISPENA bekerja sama dengan Institut for Global Justice (IGJ), 2011.

[13] “Kredit Konsumsi Bank Makin Moncer”, dikutip dari laman http://beritadaerah.com/berita/national/51012

[16] Lihat pernyataan Dita Indah Sari dalam berita, ”Pemerintah: Upah Buruh Terlalu Rendah” dikutip dari laman http://bisnis.vivanews.com/news/read/285531-pemerintah–upah-buruh-terlalu-rendah

[17] “Komisi I DPR: Pangdam Akan Wakafkan Nyawa Bila Buruh Masuk Tol itu Lebay!” dikutip dari laman http://www.detiknews.com/read/2012/02/01/153934/1831605/10/komisi-i-dpr-pangdam-akan-wakafkan-nyawa-bila-buruh-masuk-tol-itu-lebay

 

About kampoetoloe

Penghuni Kampo Tolo ( Radio Permai )..Sebuah Komplek Perkampungan Baru yang Terletak depan Puskesmas Asakota Bima, Biasa dipanggil Mun Marley, Seorang Mahasiswa STKIP Bima Angkatan 2008 Prodi Sosiologi A

Posted on 13 Mei 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: